Jakarta, Dinamika Buruh –Rasanya tidak ada lagi kata yang paling pas untuk menyusuri sepanjang tahun 2010 selain kata; “memprihatinkan”! Jika sudah demikian apakah akan ada perbaikan bagi kesejahteraan rakyat di tahun 2011 ? Sekarang ditambah kecerobohan SBY dalam upaya menjadi “pahlawan” demokrasi dengan menggusur “monarchi”. Menabrakkan monarchi dengan demokrasi.

Menurut Ruji Aryo Pamungkas berdasarkan terawangannya, meminta kita semua bersikap jujur. SBY tidak sekedar menolak adanya monarchi dalam demokrasi di Yogyakarta, tapi lebih dari itu ada kekhawatiran SBY dan menjalar ke tubuh Partai Demokrat. “Dan ini yang sebenarnya”, lantaran Sri Sultan HB adalah deklarator Nasdem (Nasional Demokrat). 

Gara-gara Nasdem, Yogyakarta mau di pendem ? Itulah penilaian dan ungkapan spiritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas kepada Koran Nasional Dinamika Buruh ini beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Apalagi kalau kita bicara sistem jaminan sosial nasional yang bisa membuka peluang kekuasaan SBY tumbang.

Memperihatinkan karena menyangkut kredibilitas penguasa yang memerintah negeri ini. Kontroversi berkaitan pada berbagai kebijakan terutama jaminan sosial seperti yang dititahkan UUD 45 maupun UU No. 40 tahun 2004 yang peruntukannya berlaku bagi seluruh rakyat, tanpa diskriminasi, jelas spritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas yang enggan disebut paranormal walaupun ungkapan terawangannya di media cetak mengandung banyak kebenaran dan terbukti. Selama 2009 dan 2010; bencana alam, kekisruhan politik dalam dan luar negeri, pasrah pada kemauan asing telah diungkapkan Ruji Aryo Pamungkas.

Pernah ada keterangan menteri sosial yang dilansir media elektronika,  masih ada 75 juta keluarga miskin di Indonesia. Ada catatan kaki di tv swasta, menyebutkan pengangguran terbuka berjumlah 8,96 juta orang.

Ruji mengakui, bisa dibayangkan betapa beratnya tugas pemerintah untuk mengatasi problem pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan national summite pada akhir 2009 memang telah merekomendasikan prioritas program 100 hari pertama sejak kabinet Indonesia bersatu jilid dua dilantik. Titik beratnya pada tiga hal; pemberantasan korupsi, pengentasan pengangguran terbuka dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Masih perlu dipertanyakan setelah KIB kedua berumur satu tahun, apakah tiga hal diatas pemberantasan korupsi, pengentasan pengangguran terbuka, pengurangan jumlah penduduk miskin, sudahkah menjadi kenyataan ?

“Buat saya tidaklah begitu penting menyikapi janji-janji SBY pada saat kampanye pilpres 2009 maupun program KIB 2009-2014” tandas Ruji “melainkan janji-janji SBY dalam kampanye pilpres 2004 dan apakah yang dilakukan dan diperbuat SBY selaku presiden saat memerintah negeri ini selama 6 tahun dalam mensejahterakan rakyat maupun dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat seperti diamanatkan UUD 45 maupun UU No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Manakala hal itu telah tidak dilaksanakan oleh presiden SBY, maka itu berarti bukan hanya pengingkaran terhadap sumpah jabatan, tetapi sekaligus pelanggaran terhadap UUD 45 dan UU 40 tahun 2004 tentang SJSN”.

Spritualis misterius Ruji Aryo Pamungkas menyikapi berita-berita yang tersiar di media cetak, sangat-sangat membenarkan dan mendukung langkah-langkah Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) melalui Tim Pembela Rakyat Untuk Jaminan Sosial yang telah menggugat Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR-RI, wakil presiden dan 8 menteri ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Proses di pengadilan negeri Jakarta Pusat, dalam sidang-sidang mediasi untuk berdamai ternyata gagal karena tergugat menolak. Apa boleh buat “pertempuran” akan berlangsung. Apa yang dilakukan sejumlah elemen buruh, tani, nelayan dan mahasiswa yang bergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial adalah merupakan panggilan konstitusi sebagai warga Negara untuk melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah. 

Ruji Aryo Pamungkas mengingatkan, tak jauh beda dengan apa yang pernah diucapkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2004 yang berpasangan dengan calon presiden SBY dalam ceramahnya dihadapan rapat kerja nasional Badan Komuniksi Remaja Mesjid Indonesia Juni 2004 di Semarang yang dengan lantang mengucapkan “Saya setuju jika janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden dicatat, agar jika terpilih nanti, masyarakat bisa menagihnya”. Ya, sekaranglah saatnya kita sebagai rakyat menagih janji-janji Presiden SBY. 

Jangan lupa SBY itu memerintah republik ini sudah berjalan 6 tahun – tambah Ruji. Gempa yang terjadi bersamaan waktunya di Yogya tempat Sri Sultan dan Pacitan tempat kelahiran SBY belum lama ini dengan kekuatan 5,4 skala righter harus disikapi secara metafisis, akan ada apa tahun 2011?

Menurut Ruji harus ada sebuah komisi independen untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan-kebijakan presiden SBY dan kabinet Indonesia bersatu pertama, apakah ada pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang dan apakah ada kibulan-kibulan atau kebohongan terhadap rakyat berupa janji-janji kosong. Buktinya saja kasus Bank Century sepertinya dilakukan walau telah ada keputusan politik tentang skandal Bank Century. Kenapa harus begitu ? Rakyat kita adalah pemaaf dan mudah melupakan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya melukai hati rakyat.

Sekarang saja kita melihat betapa besar angin menerpa yang merupakan serangan terhadap kebijakan SBY yang semakin merosot pamornya. Selama 6 tahun SBY memerintah pertama sejak KIB II dilantik sebenarnya cukup alasan bagi kita untuk pesimis akan keberhasilan SBY, apalagi dimuka tadi saya katakan “dalam menyusuri tahun 2010, memprihatinkan” tambah Ruji.  (db002)