Cirebon -Jumaro (52), janda tua beranak empat terus memperjuangkan anaknya, Uripa (30), agar bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul lagi bersama keluarga dirumah. Selama lima tahun hanya sekali menerima kabar. “sudah lima tahun saya tak bertemu Uripa, entah bagaimana nasibnya kini,” ujar Jumaro sedih, Senin (03/01) dikantor Disnakertrans kab.Cirebon. 

Jumaro mengaku, Uripah anak keduanya itu telah tertipu agen yang menempatkan Uripa bekerja di Malaysia. Uripa dijanjikan bekerja di sebuah restoran tapi nyatanya menjadi pembantu. Berita ini langsung dari Uripa melalui surat yang dikirimkannya saat baru bekerja dua bulan di Malaysia, namun setelah itu sudah tidak ada kontak lagi,” terang Jumaro, yang baru ditinggal mati suaminya tujuh bulan lalu.

Dijelaskan, sebelum anaknya bekerja di Malaysia, Uripa sempat dihubungi pihak sponsor yakni Asri dan Tasmita keduanya asal Cirebon dan H.Basir dari Sukabumi. Uripa dijanjikan akan dipekerjakan di sebuah restoran ternama di negeri Jiran. Namun kenyataannya bohong, Uripa justru dijadikan pembantu rumah tangga. Uripa sendiri tercatat sebagai warga Karang Kendal, RT 01/05, Kec.Kapetakan, Kab.Cirebon.

“Kira-kira baru bekerja dua bulanan," Uripa rupanya tidak tahan kemudian mengirimkan surat jika ia ingin pulang kerumah, tapi pihak agen yakni PT Barokah menolak karena Uripa diminta harus bayar uang Rp 10 juta. “uang dari mana mas, kerjanya saja baru dua bulan,” ungkap Jumaro dengan mata berkaca-kaca. 

Sedang menurut Tim Penanganan Kasus Serikat Buruh Migran, SBMI Cabang Cirebon, Muhaimin, pihaknya akan terus melakukan pendampingan bagi Jumaro untuk bisa memulangkan anaknya, Uripa yang kini berada di Malaysia. “saya sudah melaporkan ke Polsek Kapetakan dan pihak Polisi akan segera memanggil Asri dan Tasmita untuk dimintai keterangan sekaligus meminta foto copian pasfor Uripa. Sedang PT Barokah hingga kini tidak jelas keberadaanya, tapi kami SBMI akan menghubungi KBRI Malaysia,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Disnakertrans Kab.Cirebon, Yadi Supriyadi, para pekerja yang sudah berada diatas dua tahun tidak memiliki data dikantornya, sebab pendataan tenaga pekerja (TKI) baru dilaksanakan pada tahun 2007, sedang Uripah berangkat ke Malaysia pada tahun 2005. Selain tidak ada data, bisa saja si TKI tidak mendaftarkan ke institusi yang resmi BNP2TKI dan PPTKIS.

“Sebab yang bisa menempatkan TKI menurut UU No.30 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri nya dua institusi tadi. Tapi kami akan membantu untuk melacaknya, karena pihak keluarganya pun sudah menghubungi kami dan mita agar pemerintah bisa melacak keberadaan Uripah,” jelasnya.

Sumedang, Dinamika Buruh –Dalam rangka pengamanan Natal danTahun Baru 2011 Polres Sumedang menggelar Operasi Lilin 2010. Acara digelar di depan kantor Pemda Sumedang dengan dihadiri oleh Bupati Sumedang, DR. H. Don Murdono, S.H.M.Si, Kapolres Sumedang, AKBP Nurullah, S.H,M.H, ketua DPRD Kab. Sumedang, Yaya Widarya, Komandan Kodim yang diwakili Kasdim, Kepala Pengadailan Negeri Sumedang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, dan seluruh anggota Polres Sumedang.

Setelah rangkaian upacara selesai, digelar pula pembubaran berandal motor dengan pembacaan deklarasi oleh salah seorang perwakilan gank motor yang menyadari selama ini telah meresahkan masyarakat dan hal tersebut diakui tidak ada manfaatnya untuk masyarakat banyak. 5 gank motor yang dibubarkan tersebut atas kesadaran sendiri dari anggota gank motor tanpa ada tekanan dari pihak manapun, yaitu dari gank XTC, BGR, Baraya, Mountreker, dan brigez. Pembubaran ditandai dengan mencopot atribut dari kelima gank tersebut.

Penandangan kesepakatan dalam spanduk 100M menolak gank motor dari unsur muspida, muspika, wartawan dan masyarakat.  Acara dilanjutkan dengan pemusnahan 10.000 botol miras yang diawali oleh Bupati Sume-dang, DR. H. Don Murdono, S.H,M,Si, Kapolres, Kasdim, Kepala PN, Kepala Kejaksaan, tokoh ulama dan perwakilan dari anggota gank motor. 10.000 botol miras terebut hasil dari operasi Polres Sumedang bekerja sama dengan Pol PP Sumedang dan pihak-pihak lain selama 6 bulan.

Dalam jumpa persnya, setelah acara Kapolres Sume-dang menegaskan bahwa pemburan gank motor tersebut dengan kesadaran sendiri dari pihak gank motor, karena selama ini telah merasahkan masyarakat. Anggota gank motor yang dibubarkan di kabupaten Sumedang sebanyak 500 orang dari 5 gank motor tersebut. Kapolres juga menyebutkn bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 pembubaran gank motor akan digelar oleh Polda Jabar dan mereka pun akan membacakan deklarasi yang sama di Jawa Barat, yang akan dipimpin langsung olrh kapolda Jawa Barat. Kapolres juga menegaskan untuk tidak sepakat terhadap minuman keras , keberadaan minuman keras di kabupaten Sumedang belum bisa dihilangkan semaksimal mungkin karena penolakan tersebut harus dari semua unsur masyarakat agar miras tidak bisa masuk ke kabupaten Sumedang. 

Tentunya harus ada komitmen yang jelas dn tegas dari muspika, muspika dan masyarakat untuk menolak miras, karena Polres Sumedang hanya bisa menekan seminimal  mungkin. Berapa pun yang dimusnahkan sekarang tidak ada artinya sama sekali ketika ke depannya masyarakat masih membuka  peluang miras masuk ke kabupaten Sumeedang. 

Sementara itu, Bupati Sumedang, DR. H. Don Murdono, S.H,M,Si  dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota gank motor yang sudah bersedia membubarkan diri dengan kesadaran yang tinggi, yang mana selama ini mereka telah mengganggu keamanan umum.

Yang pada awalnya mereka adalah yang melanggar hukum sudah saatnya untuk mentaati hokum.  Bupati menganjurkan kepada gank motor yang membubarkan diri sebaiknya mereka menjadi kelompok-kelompok sosial untuk turut serta mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang masih ada di kabupaten Sumedang. 

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Sumedang yang telah menggelar acara operasi lilin untuk menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten Sumedang. (Dede Susi)

Sumedang, Dinamika Buruh -Forum Fakta Integritas salah satu lembaga anti korupsi di Jawa Barat yang dketuai Walikota Bandung H. Dada Rosada. Lembaga ini telah terbentuk di enam kabupaten/kota, termasuk Sumedang. Belum lama ini, tepatnya akhir Oktober 2010, pengurus organisasi ini mengadakan pertemuan di Gedung Negara Pemkab. Sumedang. Temanya; “Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dan Inplementasi Pelaksanaan Fakta Integritas di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat”.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri kurang lebih seratus orang terdiri dari anggota DPRD, LSM, Kepala Dinas dan Camat se-Kabupaten Sumedang. Sementara nara sumbernya beberapa anggota KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) dari Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Bupati Sumedang DR. H. Don Murdono,SH,M.Si.

Dalam sambutannya Don Murdono, “Fakta Integritas ini dibentuk bukan hanya untuk birokrasi, tapi juga untuk masyarakat. Karena, menurut Bupati, korupsi itu tidak terjadi di aparat, tetapi bisa juga di masyarakat yang melakukan penyuapan.

Bupati mengatakan, dengan adanya sosialisasi Fakta Integritas hari ini seluruh lapisan masyarakat harus tahu, bagaimana cara mengantisipasi jangan sampai birokrasi terjerat masalah hukum jika mengerjakan berbagai kegiatan di Kabupaten Sumedang. “Dengan adanya KPK disini jangan takut, konsultasi aja. Jangan coba-coba memberi sesuatu (suap,red) kepada KPK, karena jika melakukan tugas-tugasnya sudah dibekali”, kata Don Murdono seraya menyampaikan terima kasih kepada Walikota Bandung selaku ketua tim. (malo)